TEMBILAHAN - Ketua DPD PW-MOI Inhil Fitra Andriyan, meminta Bupati/Wakil Bupati Indragiri Hilir melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian serta kinerja seluruh OPD di lingkungan Pemkab Inhil jelang 1 tahun masa kepemimpinan Herman/Yuliantini.
Evaluasi tersebut dilakukan guna melihat sejauh mana kinerja seluruh OPD dalam 1 tahun pertama masa kepemimpinan Herman-Yulianti sejak di lantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.
Persoalan masih banyaknya OPD tidak bekerja secara maksimal disebut Fitra tercermin dari berbagai dinamika yang terjadi di tubuh OPD itu sendiri.
"Kita melihat masih banyak OPD di lingkungan Pemkab Inhil yang belum bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepala daerah secara maksimal selama 1 tahun masa kepemimpinan Herman/Yuliantini." ungkap Fitra Senin,12/01/2026.
Fitra mengatakan persoalan minimnya kesiapan OPD dalam mengemban tugas yang diberikan tidak terlepas dari berbagai faktor. Namun menurutnya, persoalan mendasar terletak pada kesiapan mental para kepala OPD untuk melakukan upaya perbaikan.
"Kita tidak menampik banyaknya persoalan yang dihadapi oleh Masing-masing OPD. Tapi itu bukan merupakan alasan, sebab kepala OPD harus segera berani keluar dari zona nyaman, memiliki terobosan, berani mengambil keputusan agar roda pemerintahan berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat."lanjut Fitra.
Selain itu, Fitra turut menyoroti soal penyajian data yang disampaikan oleh berbagai OPD. Ia menekankan penyajian data harus dilakukan secara komprehensif dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan validitasnya, sebab menurutnya jika data yang presentasikan tidak susai fakta di lapangan, akan mengakibatkan kerugian daerah itu sendiri dan implikasinya masyarakat yang akan menjadi korban.
"Perlu adanya sinkronisasi antar lembaga soal penyajian data yang komprehensif. Kita tidak ingin data yang tersaji asal comot saja yang penting kepala daerah tidak tahu dan tidak mempersoalkan. Dampaknya masyarakat yang akan terkorbankan," sambungnya.
Namun demikian, Ketua DPD PW-MOI Inhil itu mengapresiasi beberapa OPD yang memiliki kemajuan dalam menjalankan roda pemerintahan terutama pada sektor yang menyentuh langsung terhadap pelayanan publik.
"Ada beberapa OPD yang patut kita apresiasi dalam menjalankan tugas terutama terhadap pelayanan masyarakat. Kita ambil contoh Disdukcapil dan Damkar. Kita melihat dua OPD tersebut terus melakukan berbagai upaya dan inovasi guna mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat, dan saya kira beberapa OPD yang lain juga telah melakukan hal yang sama namun masih minim ekspos," pungkasnya.
Menurutnya apa yang di lakukan dua OPD tersebut tidak terlepas dari Kompetensi serta SDM yang dimiliki mulai dari tingkat kepala OPD hingga bawahan nya, sehingga lingkungan kerja yang kondusif dapat tercipta. Hal ini semestinya menjadi Role Model bagi OPD lainnya untuk melakukan hal yang sama, sebab ditengah minimnya alokasi anggaran, setiap OPD harus berani menyikapi dengan berbagai terobosan sesuai koridor yang ditetapkan tanpa harus menunggu perintah atasan, agar kinerja pemerintahan berjalan sesuai harapan masyarakat.