Tembilahan, 2 Juli 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Indragiri (UNISI) periode 2026–2027 resmi dilantik oleh Rektor Universitas Islam Indragiri, Prof. Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A., dalam prosesi yang berlangsung di Aula Hotel Top 5, Kamis (2/7).
Kepengurusan BEM UNISI Kabinet Eudaimonia periode ini dinakhodai oleh Jondrawanto sebagai Presiden Mahasiswa dan Vi Yusnia Indra Putri sebagai Wakil Presiden Mahasiswa.
Dalam pidato perdananya, Jondrawanto menegaskan bahwa mahasiswa harus tetap berdiri sebagai agen perubahan (agent of change) yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan terjebak dalam pusaran politisasi maupun sikap pragmatis yang hanya mengejar kepentingan sesaat.
"Mahasiswa sebagai agen perubahan tidak boleh kehilangan arah akibat dinamika politik yang berkembang hari ini. Seorang aktivis harus memiliki fondasi ideologi yang kuat serta mampu mempertahankan idealismenya. Kemewahan tertinggi seorang aktivis bukanlah jabatan atau kedekatan dengan kekuasaan, melainkan kemampuan menjaga idealisme di tengah berbagai tekanan," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pelantikan BEM bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjalankan fungsi mahasiswa sebagai mitra kritis sekaligus kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Pelantikan hari ini bukanlah garis akhir, tetapi titik awal pengabdian. Amanah yang telah diikrarkan harus diwujudkan melalui kerja nyata. Sebab, sumpah yang diragukan bisa berubah menjadi sampah yang merugikan," ujarnya.
Lebih lanjut, Jondrawanto menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal berbagai isu strategis yang berkembang di Kabupaten Indragiri Hilir. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mendapatkan pengawasan yang konstruktif agar setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan berhenti pada pencitraan maupun seremoni belaka.
Ia menilai bahwa dengan karakteristik wilayah Indragiri Hilir yang memiliki bentang geografis luas serta didominasi kawasan perairan, pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif, efektif, dan tepat sasaran. Berbagai persoalan mendasar seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat, pelayanan publik, pendidikan, hingga pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas yang dikawal bersama.
"BEM UNISI akan hadir sebagai mitra kritis yang independen. Kami akan mengawal setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sekaligus menyampaikan kritik yang objektif dan solutif apabila ditemukan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi kontrol sosial adalah bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga kualitas demokrasi dan pembangunan daerah," tutup Jondrawanto.