JAKARTA - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, menyampaikan kritik tajam terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan distribusi program pembangunan nasional yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat daerah, terutama di Provinsi Riau.
Hal itu disampaikannya saat audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Dalam pertemuan strategis tersebut, Bupati Inhil secara lugas menggambarkan kondisi kontras antara kekayaan alam Riau yang melimpah dengan realitas hidup masyarakatnya yang masih terpuruk.
“Seperti kata Bapak Presiden, sumber daya alam kita itu melimpah. Negara kita ini kaya. Namun kita dibuat susah untuk membaguskannya, karena adanya oknum yang bermain di bidang SDA kita," kata Bupati
"Contoh kami di Riau, hampir segalanya Tuhan beri di tanah kami itu. Namun coba lihat ke bawah, baik infrastruktur maupun kehidupan masyarakatnya. Sedih kita,” tegasnya.
Ia menyoroti berbagai persoalan teknis dan struktural yang selama ini menyulitkan pembangunan di daerah, mulai dari distribusi pupuk bersubsidi, lahan pertanian, tata niaga kelapa dan sawit, hingga dugaan permainan oknum dalam pengelolaan komoditas unggulan daerah.
Bupati Inhil menyoroti persoalan akut terkait distribusi pupuk bersubsidi yang tidak pernah benar-benar sampai ke tangan petani di Kabupaten Inhil. Menurutnya, program yang mestinya meringankan beban petani justru menjadi beban tambahan karena tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan biaya distribusi.
“Kalau pupuk, sudahlah. Pupuk takkan pernah sampai di masyarakat tempat kami. Karena harga pupuk itu bukan di kabupaten kami tempat numpuknya,"
"Kalau mau dibawa ke kami, harganya bisa sama dengan biaya pemupukan. Jadi kalau cerita pupuk subsidi itu, hanya penyedap telinga kami saja,” ujar Herman dengan nada geram.
Bahkan untuk komoditas padi, katanya, pupuk nyaris tidak tersedia, padahal sekitar 30 persen lahan pertanian di Riau berada di Kabupaten Indragiri Hilir.
Selain kelapa, Herman juga mengangkat persoalan kelapa sawit yang belum dioptimalkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menurut data yang ia sampaikan, lebih dari 4 juta hektare kebun sawit ada di Riau, sebagian besar tanpa izin yang jelas, dan hanya sekitar 1 juta hektare yang tercatat resmi.
“Kalau sawit ini, kami mungkin yang terluas di Indonesia. Tapi turunan komoditasnya seperti solid oil dan produk hilir lain, tak pernah dibahas. Padahal potensi itu besar. Tapi apa boleh buat, karena yang nanam banyak yang tak berizin,” jelasnya.
Herman juga mengkritik keras sistem tata niaga yang tidak adil dan mendesak agar isu kuota ekspor kelapa dibahas secara terbuka dan inklusif.
“Jangan karena keterwakilan segelintir pihak, lalu semua kebijakan langsung jalan. Lihat ke bawah, bagaimana susahnya masyarakat. Harus duduk bersama, atur tata niaganya, normalisasi saluran, bangun tanggul, dan benahi seluruh rantai pasok ini,” desaknya.
Herman mengingatkan bahwa perusahaan tidak boleh menjadi kambing hitam, tetapi definisi pembangunan yang mensejahterakan rakyat harus dikedepankan.
“Saya tak ingin perusahaan kita lemahkan. Tapi definisi masyarakat lebih penting lagi. Kita ingin rakyat bisa hidup lebih sejahtera,” ujarnya.
Menanggapi penyampaian Bupati Herman, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan akan mengirim tim Satgas Hilirisasi Kelapa ke Inhil pada Jumat mendatang guna melihat langsung kondisi di lapangan.
Ia juga menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam membenahi tata kelola komoditas unggulan.