TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, komitmen realisasikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.
Maka dari itu, Haji Herman menekankan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Kita ingin semua OPD memiliki program yang jelas bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran," kata Haji Herman, Senin (21/4/2025) lalu.
Haji Herman menekankan kesemua OPD harus melakukan ekspose program/Kegiatan Prioritas Rencana Kerja (Renja) sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik dan pemerintah.
"Semua OPD wajib ekspose programnya. Yang memiliki program kerja sesuai dengan visi misi akan kita alokasikan anggaran. Jika tidak mampu ekspose dan meyakinkan kita, jangan harap dapat anggaran. Paling kita kasih anggaran rutin," tegasnya.
Haji Herman dengan tegas mengatakan yang hanya memiliki visi misi hanya Bupati dan Wakil Bupati. Maka dari itu semua OPD harus mampu memaknai visi misi Bupati dan Wakil Bupati agar arah kepemimpinannya sesuai dengan harapan.
"Yang punya visi misi hanya Bupati dan Wakil Bupati, jadi dinas tidak ada visi misi. Tugas dinas itu hanya memaknai visi misi Bupati sesuai dengan tupoksinya masing-masing," sambungnya.
Bupati yang dikenal tegas itu juga mengatakan ekspose program ini dapat menjadi media untuk mengkomunikasikan capaian, tantangan, dan rencana tindak lanjut program kepada masyarakat, sehingga mereka dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
"Untuk tahun 2026 nanti, pelaksanaan APBD, OPD yang tidak ada prestasi tidak akan kita kasih panggung, kita mau lihat OPD itu paham atau tidak dengan kerjanya. Kalau paham, harus bisa meyakinkan kita," terangnya.
Kebijakan mantan Kepala Dinas belasan kali itu bukan tanpa alasan, diterangkannya bahwa APBD Inhil pada tahun sebelumnya mengalami defisit sekitar 400 miliar sehingga menimbulkan permasalahan serta target pembangunan tidak tercapai.
Haji Herman berharap dimasa kepemimpinannya ini dapat mengelola keuangan daerah dengan lebih bijak dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang terhormat, dan bermartabat (Good Governance).
Mengenai ketersediaan anggaran Tahun 2025, Haji Herman dengan tegas memaparkan, Pemkab Inhil jangan terlalu berharap kepada APBD dana transfer, namun harus memaksimalkan pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kita terlalu berharap kepada dana transfer, harusnya APBD yang sehat itu harus berharap kepada PAD. Pendapatan kita tahun 2024 lalu tidak sesuai dengan harapan. Tahun ini harus lebih maksimal," sambungnya.
Strategi yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan PAD, Haji Herman menekankan untuk mengoptimalkan penerimaan dana perimbangan, serta penerimaan yang sah lainnya.
