Harga Kelapa Turun, Bupati Inhil: Kita Upayakan Kran Eskpor dan Standarisasi Harga

Harga Kelapa Turun, Bupati Inhil: Kita Upayakan Kran Eskpor dan Standarisasi Harga
Ket foto: Bupati Inhil, Haji Herman, saat diwawancarai wartawan, Kamis (15/5/2025).

TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus berkomitmen untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat, khususnya yang bergantung pada sektor pertanian kelapa rakyat. 

Bupati Indragiri Hilir, Haji Herman Herman, menyampaikan sejumlah langkah strategis yang tengah diupayakan pemerintah daerah dalam merespon fluktuasi harga kelapa yang belakangan ini dikeluhkan oleh masyarakat.

Dalam keterangannya, Haji Herman mengatakan bahwa persoalan perkelapaan merupakan isu kompleks yang memerlukan penanganan menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan. 

Menurutnya, hasil dari perbaikan yang dilakukan saat ini mungkin belum sepenuhnya dirasakan oleh generasi sekarang. Namun, ia berharap upaya tersebut akan menjadi fondasi kuat bagi kesejahteraan anak cucu di masa mendatang.

Berbagai upaya yang sedang dilakukan Pemerintah Daerah pertama mengusulkan pembukaan ekspor kelapa. Pemkab Inhil mendorong Kementerian terkait agar tidak memberlakukan moratorium ekspor kelapa. 

"Dengan dibukanya kembali kran ekspor ke pasar luar negeri secara luas, diharapkan permintaan terhadap kelapa rakyat meningkat dan harga pun lebih stabil," terang Haji Herman, Kamis (15/5/2025).

Pemkab Inhil juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk segera menyusun regulasi terkait harga minimal atau standarisasi harga kelapa, sebagaimana telah diterapkan pada komoditas kelapa sawit. 

"Langkah ini dimaksudkan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan," sambungnya.

Selain itu Pemkab Inhil meningkatkan akses transportasi dan pelabuhan alternatif. Upaya peningkatan konektivitas perdagangan antar daerah terus dilakukan, termasuk pengembangan jalur kapal Ro-Ro yang dapat menjadi alternatif pelabuhan dagang. 

"Ini bertujuan memperlancar distribusi hasil pertanian dan memperluas jangkauan pasar," 

Terkahir Haji Herman mengatakan, Pemkab Inhil memprioritaskan normalisasi parit dan penguatan infrastruktur penunjang lainnya agar mobilitas dan produktivitas ekonomi masyarakat bisa meningkat.

"Sekitar 80.000 hektare kebun kelapa milik masyarakat di Inhil saat ini terendam air. Maka dari itu perlunya normalisasi parit dan pembangunan tanggul," ungkapnya.

Haji Herman juga menyampaikan harapannya agar masyarakat tetap bersabar dan memahami bahwa proses perbaikan ini membutuhkan waktu dan kerja sama semua pihak. 

Ia mengajak masyarakat untuk terus mendoakan agar setiap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Mohon doa dan dukungan masyarakat sebagai penguat bagi kami dalam bekerja dan mengabdi." Tutupnya.

#Pemkab Inhil

Index

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index