Tembilahan — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan menyampaikan kecaman keras terhadap salah satu anggota DPRD Indragiri Hilir yang mengeluarkan ucapan tidak etis terkait “main bayar” dan kemudian berdalih hanya sebagai candaan. Pernyataan tersebut telah mencederai etika pejabat publik dan melukai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah.
HMI Cabang Tembilahan, melalui Kabid PTKP, Naufal Faskal Rifai menyebut pernyataan itu tidak sekadar kelalaian, tetapi bentuk ketidakmampuan menjaga integritas sebagai wakil rakyat.
“Ucapan seperti itu sangat tidak pantas. Tidak ada alasan bagi seorang anggota DPRD untuk menjadikan hal sensitif sebagai bahan candaan. Itu mencederai akal sehat masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, setiap pernyataan pejabat publik memiliki konsekuensi moral dan politik. Perilaku sembrono yang ditutup dengan alasan “bercanda” menunjukkan ketidakdewasaan dan ketidakpahaman terhadap posisi strategis lembaga DPRD sebagai representasi rakyat.
“Masyarakat Inhil berhak mendapat wakil yang beretika, bukan yang asal bicara. Kalau tidak mampu menjaga lisan, bagaimana bisa menjaga amanah kebijakan publik?” tambahnya.
HMI Cabang Tembilahan mendesak pimpinan DPRD Indragiri Hilir untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggota yang bersangkutan. Evaluasi dinilai penting untuk menjaga martabat institusi dan memastikan tidak ada pelanggaran etik yang diabaikan.
Lebih jauh, organisasi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa apabila yang bersangkutan tidak kooperatif atau tidak menunjukkan itikad baik dalam proses evaluasi, maka lebih baik mundur dari jabatannya.
“DPRD bukan tempat untuk main-main. Jika tidak mampu mencerminkan nilai rakyat yang diwakili, silakan mundur,” tegas Naufal.
HMI menilai insiden ini menjadi pengingat bahwa budaya politik yang sehat hanya dapat terbangun jika pejabat publik memiliki integritas, kesadaran moral, dan rasa hormat terhadap masyarakat.
HMI Cabang Tembilahan berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas demokrasi di Indragiri Hilir dari tindakan-tindakan yang merendahkan martabat jabatan publik.
