TEMBILAHAN – Memasuki akhir bulan Februari tahun 2026 Harga kelapa bulat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus mengalami penurunan hingga Rp2.800 perkilogram.
Akibat anjloknya harga kelapa bulat tersebut, kondisi ekonomi para petani kelapa kini terancam dimiskinkan, sebab ratusan ribu petani menggantungkan hidup pada sektor ini.
Ketua DPD PW MOI Inhil, Fitra Andriyan mengingatkan, penurunan harga yang di alami oleh para petani kelapa saat ini tidak bisa di anggap sebatas persoalan fluktuasi belaka, karena telah menimbulkan dampak secara regional.
“Tingkat inflasi kabupaten inhil di awal tahun ini sudah di atas 6 persen, itu artinya sudah masuk kategori waspada. Salah satu faktor penyebabnya adalah akibat anjlok harga komoditas kelapa bulat yang berimplikasi pada penurunan daya beli ditengah masyarakat saat ini," kata Fitra Sabtu, 28/02/2026.
Fitra menyebut jika harga kelapa terus ditekan tanpa adanya intervensi dari pemerintah, angka kemiskinan dikabupaten Indragiri hilir dipastikan akan terus bertambah.
"Jika pemerintah tidak segera melakukan intervensi melalui kebijakan hingga regulasi yang berpihak terhadap petani, maka mereka akan terus mengalami nasib buruk untuk dimiskinkan," tegasnya.
Selain itu kata dia, persoalan diferensiasi harga di tingkat petani baik antar desa maupun kecamatan menjadi masalah krusial yang harus diberikan solusi. Ia mengungkapkan dari penelusuran di lapangan ada selisih harga yang cukup signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga memperburuk kondisi harga kelapa di tingkat petani.
"DPD PW MOI Inhil telah melakukan penelusuran di beberapa titik dan menemukan harga di tingkat penampung memiliki perbedaan. Hal ini semestinya menjadi concern tersendiri bagi pemerintah agar melakukan supervisi di tingkat tengkulak," lugasnya.
Dia mengungkapkan, meskipun salah satu penyebab perbedaan harga akibat panjangnya rantai distribusi serta perbedaan biaya operasional di setiap wilayah, namun ia menduga adanya pengaturan harga di tingkat tengkulak membuat para petani memiliki posisi tawar sangat lemah yang berujung pada kerugian bagi petani itu sendiri.
"Kita menduga ada indikasi pengaturan harga di tingkat tengkulak sehingga harga seenaknya dimainkan. Petani tidak mendapatkan informasi harga yang terintegrasi sehingga tidak memiliki kekuatan daya tawar," pungkasnya.
