NASIONAL - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengepung Indonesia. Asap semakin tebal, kualitas udara memburuk, dan masyarakat di berbagai wilayah kembali dipaksa menghirup udara yang tidak sehat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas karhutla per 22 Agustus 2026 mencapai 72.798 hektare, dengan Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan luasan karhutla terbesar mencapai 38.310 hektare, disusul Riau 16.249,24 hektare.
Sementara itu, pemantauan WALHI hingga akhir Juli 2026 menemukan 118.420 hotspot di seluruh Indonesia, dengan luas indikatif areal karhutla mencapai 107.649 hektare. Yang lebih mengkhawatirkan, 25.524 hotspot atau sekitar 74 persen berada di dalam kawasan konsesi perusahaan, baik berupa perkebunan sawit, pertambangan dan konsesi PBPH. Angka ini terus bertambah hingga Agustus.
Tetapi pertanyaannya, sampai kapan pemerintah hanya sibuk memadamkan api, ketika sebagian besar titik panas justru berada di kawasan konsesi perusahaan?
WALHI menemukan sejumlah persoalan serius terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah, terutama terkait tidak adanya upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pembebanan kewajiban kepada pemegang konsesi.
Karena itu, Eksekutif Nasional WALHI bersama WALHI daerah akan menyampaikan situasi terkini karhutla di berbagai wilayah, temuan terbaru dari lapangan, serta kritik terhadap respons pemerintah dan langkah yang seharusnya segera dilakukan.
