PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, mengungkapkan kegelisahannya menghadapi krisis keuangan daerah akibat tunda bayar yang mencapai Rp 2,2 triliun.
Dia mengaku hampir tak menemukan solusi atas masalah finansial yang membelit pemerintahan yang dipimpinnya.
"Kondisi keuangan kita saat ini sangat genting. Sepanjang sejarah pemerintahan Riau, belum pernah terjadi situasi seperti ini," kata Wahid.
Gubri pun menjelaskan bahwa biasanya tunda bayar atau defisit keuangan daerah hanya berkisar Rp 200 sampai dengan 250 miliar. Namun, tahun ini angka tersebut jauh melonjak tinggi.
"Artinya, tata kelola pemerintahan kita tidak berjalan sesuai alur yang semestinya. Ini luar biasa," tegasnya.
Kondisi ini membuat Wahid kian tertekan. Ia bahkan mengaku hanya tidur tiga jam per hari karena terus memikirkan solusi.
"Sudah 11 hari ini saya tidur cuma tiga jam. Saya benar-benar serius mengurus daerah ini, tapi solusi belum juga ditemukan," paparnya.
Wahid telah meneliti dokumen kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau. Namun, meskipun seluruh anggaran kegiatan OPD ditiadakan, defisit tetap tidak tertutup.
"Saya sudah buka semua dokumen kerja OPD. Jika semua kegiatan di-nolkan pun, tetap tidak cukup untuk menutup tunda bayar," ungkapnya.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi 21 ribu pegawai Pemprov Riau, termasuk para guru.
"Karena tahun ini tidak ada kegiatan OPD, saya mempertimbangkan pemotongan TPP pegawai. Ini keputusan yang berat, tapi kondisi keuangan kita memang darurat," jelasnya.
Pada kesempatan ini, Wahid juga mengisyaratkan kepada DPRD bahwa ia akan mengambil langkah ekstrem dengan menihilkan anggaran kegiatan OPD.
"Saya tidak mau masalah ini berlarut hingga 2026. Saya ingin menyelesaikannya pada 2025," tegasnya.
Wahid menyadari kebijakannya mungkin tidak populer, namun ia siap menanggung risiko demi menyelesaikan persoalan keuangan daerah.
"Biar kebijakan saya tidak populer, yang penting masalah selesai. Sebagai pemimpin, saya harus tegas dan bertanggung jawab," pungkasnya.
Sementara itu, meski defisit anggaran Rp 2,2 triliun ini telah menjadi sorotan, DPRD Riau hingga kini belum mengambil langkah konkret untuk mengusut penyebabnya atau meminta pertanggungjawaban pihak terkait.