JAKARTA - Kementrian Perhubungan akan menindak lanjuti usulan dari Anggota DPD RI dapil Riau Senator H. Abdul Hamid.
Hal ini disampaikan langsung Wakil menteri perhubungan Komjen. Pol. (Purn) Drs. Suntana, M.Si oleh dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komite II DPD RI dengan Kementerian Perhubungan, Selasa (26/8/2025).
"Insha Alah usulan bapak akan kami tindaklanjuti" ucap wamen Sutana sambil menyampaikan bahwa gubri sempat akan melakukan audiensi tetapi masih menunggu waktu yang tepat dengan menteri.
Dimana Anggota DPD RI daerah pemilihan Riau Senator H. Abdul Hamid, S.Pi.,M.Si meminta kementrian Perhubungan untuk mengaktifkan Bandara Tempuling, Pelabuhan Samudera yang berada di Kab. Indragiri Hilir, Riau.
Senator Abdul Hamid dihadapan Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh wakil menteri perhubungan Komjen. Pol. (Purn) Drs. Suntana, M.Si menyampaikan beberapa aspirasi daerah diantaranya terkait persoalan bandara tempuling dan pelabuhan samudera yang terdapat di Kab. Indragiri Hilir, kemudian terkait persoalan kerjasama pengoperasian pelabuhan tanjung buton yang berada di Kab. Siak.
Senator Abdul Hamid menyampaikan " saat ini kondisi bandara tempuling sangat memprihatinkan karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah, oleh karena itu diharapkan kepada kementrian perhubungan RI mengambil alih aset dan operasional bandara.
Kemudian terkait pelabuhan samudera yang sejak tahun 1996 telah dihibahkan kepada PT.Pelindo namun hingga saat ini tidak ada aktivitas bongkar muat dan aktivitas lainnya.
"Untuk itu diharapkan kepada kementrian perhubungan untuk melakukan pembangunan kembali dan operasionalisasi pelabuhan samudera yang sudah lama terbengkalai" Ucapnya.
"Hal ini perlu ditindak lanjuti mengingat sulitnya operasional di kab. Indragiri Hilir terutama di bagian selatan menuju daerah lainnya dan begitu juga sebaliknya. Jika ini di fungsikan kembali tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan daerah, karena Kab. INHIL merupakan daerah penghasil komoditi kelapa terbesar di Indonesia."lanjut senator.
"Riau merupakan penghasil komoditi terbesar baik CPO maupun Kelapa, dimana terdapat 350 rb Ha lahan kelapa berada di INHIL, jika pelabuhan tidak diaktifkan bagaimana komoditi bisa masuk dari luar daerah dan sebaliknya".
Kemudian Abdul Hamid menyampaikan permintaan dari Pemda Kab. Siak terkait perpanjangan kerjasama operasi Pelabuhan Tanjung Buton milik Kemenhub dengan BUP PT. Samudera Siak demi peningkatan PAD Siak dan menyerahkan usulan tersebut kepada Wakil Menteri Perhubungan Komjen. Pol. (Purn) Drs. Suntana, M.Si.