Siapa Berani Bentang RAPBD 2026 Terbuka dan Transparan?
Oleh : Kartika Roni
BACE.CO.ID - Ruang publik Indragiri Hilir belakangan ini dipenuhi narasi yang riuh, namun dangkal. Isu Universal Health Coverage (UHC) mencuat ke permukaan, diperdebatkan, dipolitisasi, dan seolah menjadi satu-satunya wajah persoalan daerah. Padahal, UHC hanyalah satu potong kecil dari mozaik besar bernama RAPBD 2026.
Yang mengemuka ke publik bukanlah keseluruhan substansi, melainkan fragmen-fragmen yang sengaja dipilih. Narasi permukaan. Bukan isi buku, hanya sampulnya. Seakan ada kesepakatan tak tertulis: biarkan publik sibuk berdebat di satu titik, sementara halaman-halaman lain RAPBD tetap tertutup rapat.
UHC kemudian tampil bukan sekadar sebagai kebijakan kesehatan, tetapi sebagai alat tarik-menarik kepentingan. Siapa mendukung, siapa menolak.
Siapa terlihat “pro rakyat”, siapa dicitrakan sebaliknya.
Padahal publik awam tidak pernah benar-benar diajak memahami: di mana posisi UHC dalam keseluruhan struktur anggaran? Apa yang dikorbankan untuk membiayainya? Program mana yang dipangkas? Belanja apa yang justru membengkak?
Di titik inilah persoalan menjadi serius.
Publik tidak bodoh, hanya tidak diberi akses. Ketika informasi dibatasi, maka opini dibentuk oleh potongan narasi, bukan oleh data utuh. Dan di ruang gelap itulah kepentingan tumbuh subur.
Pertanyaannya sederhana, tapi fundamental: jika benar ingin melibatkan publik, beranikah DPRD dan Bupati membentangkan buku RAPBD 2026 secara terbuka dan transparan?
Bukan sekadar siaran pers, bukan ringkasan normatif, melainkan dokumen anggaran yang bisa dibaca, dipelajari, dan diuji publik.
Biarkan masyarakat melihat sendiri: Pos belanja mana yang membengkak, Program mana yang tiba-tiba “dipentingkan”, dektor mana yang terus-menerus dikorbankan atas nama keterbatasan fiskal.
Jika UHC memang prioritas rakyat, publik akan membelanya dengan sendirinya. Jika ada belanja yang lebih berpihak pada kepentingan elite ketimbang kebutuhan dasar, publik juga berhak mengetahuinya.
Transparansi bukan ancaman bagi kekuasaan yang jujur. Ia hanya menakutkan bagi mereka yang menyembunyikan sesuatu.
Selama RAPBD masih dibahas di ruang-ruang tertutup, selama publik hanya disuguhi isu tunggal tanpa konteks utuh, maka klaim “berpihak pada rakyat” tak lebih dari slogan politik musiman. Rakyat tidak menuntut sempurna. Mereka hanya ingin jujur.
Dan kejujuran itu dimulai dari satu hal: buka buku RAPBD 2026 ke hadapan publik.Di sanalah akan terlihat, siapa benar-benar pro rakyat, dan siapa hanya pandai bermain narasi.
