Oleh: Kartika Roni
BACE.CO.ID - Ruang publik Indragiri Hilir hari-hari ini bising. Ramai, tapi tak sepenuhnya jernih. Isu Universal Health Coverage (UHC) digiring ke panggung utama, diperdebatkan seolah-olah ia adalah satu-satunya denyut nadi persoalan daerah. Padahal, UHC hanyalah satu keping kecil dari mosaik raksasa bernama RAPBD 2026.
Yang disodorkan ke publik bukan keseluruhan cerita, melainkan potongan-potongan yang telah dipilih dengan cermat, bukan isi buku, hanya sampulnya. Seolah ada persekongkolan sunyi: biarkan rakyat ribut di satu sudut, sementara lembar-lembar lain RAPBD tetap terkunci rapat di balik meja kekuasaan.
UHC pun berubah wajah, ia tak lagi semata kebijakan kesehatan, tetapi alat tarik-menarik kepentingan. Siapa mendukung, siapa menolak, siapa dicap “pro rakyat”, dan siapa digiring menjadi lawan. Ironisnya, publik tak pernah benar-benar diajak memahami duduk perkara, di mana posisi UHC dalam struktur anggaran?
Apa yang dikorbankan demi membiayainya...?, Program mana yang dipangkas diam-diam..? Dan belanja apa yang justru membengkak tanpa suara..?.
Di sinilah persoalan menjadi genting, publik bukan bodoh, mereka hanya tak diberi akses. Ketika informasi disekat, opini dibentuk oleh serpihan narasi, bukan oleh data yang utuh. Dan dalam ruang gelap itulah, kepentingan tumbuh paling subur.
Maka pertanyaan sesungguhnya sangat sederhana, namun menggetarkan, "Jika benar ingin melibatkan rakyat, beranikah DPRD dan Bupati membentangkan RAPBD 2026 secara terbuka dan transparan"..?.
Bukan sekadar siaran pers manis, bukan pula ringkasan normatif yang aman dari kritik, tetapi dokumen anggaran yang nyata, yang bisa dibaca, dipelajari, dan diuji oleh publik.
Biarkan rakyat melihat dengan mata kepala sendiri, pos belanja mana yang membengkak, program mana yang tiba-tiba menjadi “prioritas”, sektor mana yang terus-menerus dikorbankan atas nama keterbatasan fiskal.
Jika UHC memang benar kehendak rakyat, rakyat akan membelanya tanpa perlu dikomando, namun jika ada belanja yang lebih berpihak pada elite ketimbang kebutuhan dasar masyarakat, rakyat pun berhak tahu.
Transparansi bukan musuh bagi kekuasaan yang jujur, ia hanya menakutkan bagi mereka yang menyembunyikan sesuatu.
Selama RAPBD masih dibahas di ruang-ruang tertutup, selama publik hanya dijejali isu tunggal tanpa konteks utuh, maka klaim “berpihak pada rakyat” tak lebih dari slogan musiman yang akan gugur bersama baliho kampanye.
Rakyat tidak menuntut kesempurnaan, mereka hanya menuntut kejujuran, dan kejujuran itu bermula dari satu tindakan paling mendasar, paling berani, dan paling menentukan. "buka buku RAPBD 2026 ke hadapan publik, di sanalah nanti akan tampak jelas, siapa yang sungguh bekerja untuk rakyat, dan siapa yang hanya lihai memainkan narasi".
