TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H Herman, baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mal Pelayanan Publik (MPP).
Sidak yang diabadikan dan viral di media sosial ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah tamparan keras bagi wajah birokrasi, khususnya dalam pelayanan perizinan.
Dengan gaya bicara yang tegas dan lugas, Bupati Herman menyoroti fenomena yang selama ini dikeluhkan masyarakat, aparatur sipil negara (ASN) yang kinerjanya jauh panggang dari api.
"OPD, kelen punya anak buah yang cuman banyak gaya, banyak 'bacot'. Banyak menuntut, kerja tak becus buang aja. Kita saja capek dibuatnya, apalagi masyarakat yang minta dilayani!" tegasnya.
Pernyataan itu bukan sekadar umpatan. Sidak tersebut mengungkap fakta ironis di balik kemegahan gedung MPP. Sebuah gedung megah yang seharusnya menjadi simbol kemudahan pelayanan, justru terkesan hanya menjadi pajangan.
Alih-alih cepat, warga harus berhadapan dengan oknum yang kerap mangkir dan lamban bekerja. "Malu kita. Tu apa kantor megah kayak gitu. Seharusnya dengan kemegahan kantor tu pelayanan semakin bagus," ujar Bupati.
Kritik tajam juga dialamatkan pada pola rekrutmen dan mutasi yang dinilai mandek. Bupati mencurigai adanya oknum yang "terlalu enak" duduk di kursinya sehingga meremehkan pekerjaan.
"Kelamaan ni kadang meremehkan. Yang tak masuk-masuk tu ganti diri, dah jenuh dah kerja di sini. Bukan itu, ini demi kepentingan orang banyak yang penting. Kalau jarang masuk tak bisa, banyak keluhan orang di luar sudah. Kasihan orang," tegasnya.
Lebih dari sekadar soal disiplin, sidak ini menyentuh akar masalah pelayanan publik di daerah: investasi. Bupati mengingatkan bahwa birokrasi perizinan adalah "tolak ukur" daya saing daerah.
Ia menggambarkan betapa ironisnya nasib investor yang harus menempuh perjalanan 8 jam dari Pekanbaru ke Tembilahan, badan sudah sakit, namun urusan izinnya malah dipersulit.
"Sudah bawa badan susah, mengurus izinnya dipermudah," pesannya.
Sidak Bupati Inhil ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran birokrasi. Gedung megah, sistem canggih, dan janji manis tak ada artinya jika oknum di dalamnya masih bermain-main.
Tegas Bupati, mutasi dan perombakan bukan soal "anak si A, anak si B", melainkan tentang siapa yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat. Jika tidak, siap-siaplah "diganti" demi kepentingan orang banyak.
